Barometerkaltim.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menyampaikan dua aspek prioritas yang akan menjadi fokusnya dalam menjaga kestabilan sosial di Kaltim.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kaltim terkait konflik sosial dan keberagaman agama memerlukan perhatian khusus serta pendekatan yang berkelanjutan agar dapat mencegah potensi masalah di masa mendatang.
Darlis menjelaskan bahwa konflik sosial di Kaltim, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), memerlukan pendekatan yang menyeluruh.
Ia menyebut banyaknya ketimpangan akses permodalan, serta kebijakan yang sering kali tidak berpihak kepada masyarakat kecil, menjadi penyebab utama ketidakpuasan di tingkat akar rumput.
“Konflik sosial di sektor pengelolaan SDA memang sangat krusial. Ketimpangan dalam akses terhadap permodalan dan kebijakan yang kurang menguntungkan masyarakat luas bisa menjadi pemicu masalah serius,” ungkap Darlis.
Ia menekankan bahwa selama ini banyak warga lokal yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan atau informasi terkait hak-hak mereka dalam pengelolaan SDA.
Menurutnya, DPRD Kaltim akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemetaan secara lebih rinci terkait persoalan ketimpangan dalam pengelolaan SDA ini.
“Meski kita bersyukur kondisi masih kondusif, potensi konflik tetap harus diantisipasi agar tidak memuncak. Kita tidak boleh lengah. Harus ada upaya preventif agar kondisi ini tetap terjaga aman,” lanjut Darlis.
Selain pengelolaan SDA, Darlis juga menyoroti pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama di Kaltim. Provinsi ini dikenal dengan keberagamannya, dan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pluralitas yang tinggi, Kaltim membutuhkan strategi khusus untuk memelihara harmoni dalam kehidupan beragama.
“Kaltim itu sangat heterogen, masyarakat kita dari latar belakang agama yang beragam. Kita harus menjaga agar semua orang dapat menjalankan ibadahnya dengan penuh penghormatan terhadap perbedaan,” ujarnya.
Menurut Darlis, di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, peningkatan pemahaman masyarakat tentang toleransi menjadi krusial. Pihaknya berencana untuk mendukung program-program edukasi yang mengajarkan nilai toleransi dan menghargai keberagaman.
Ia mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, munculnya konflik antaragama di beberapa daerah menjadi peringatan untuk segera membangun program preventif yang lebih kuat.
“Maka dari itu, kita harus mendidik generasi muda untuk memahami pentingnya toleransi, agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau kampanye negatif yang berpotensi merusak kerukunan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintahan, tokoh agama, dan komunitas lokal sangat diperlukan dalam menciptakan budaya toleransi yang kuat.
Menurut Darlis, program sosialisasi tentang pentingnya harmoni dan penghormatan terhadap perbedaan dapat dilakukan di sekolah-sekolah, rumah ibadah, hingga komunitas-komunitas kecil di daerah.
“Saya berharap dengan adanya program-program ini, kita bisa mencegah konflik sosial yang bisa muncul akibat salah paham atau intoleransi. Karena membangun kerukunan itu bukan tugas instan, ini butuh proses yang panjang dan kerja sama yang solid,” pungkasnya.
Darlis berharap dengan adanya fokus pada dua isu besar ini, yaitu konflik sosial terkait SDA dan toleransi beragama, maka Kaltim dapat terus maju sebagai wilayah yang sejahtera, aman, dan harmonis.
