Barometerkaltim.id — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.
Hamas menyatakan bahwa angka Silpa yang besar ini mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Silpa yang besar ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Hamas menekankan bahwa setiap program yang direncanakan harus lebih terarah dan terukur, sehingga hasilnya bisa optimal. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar setiap program berjalan dengan efektif.
Lebih lanjut, Hamas menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia meminta pemerintah memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan keuangan agar anggaran yang telah dialokasikan bisa digunakan secara maksimal.
“Masyarakat memiliki harapan besar agar anggaran yang sudah disetujui dalam APBD bisa terealisasi dengan baik. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan tepat,” ujarnya.
Hamas berharap agar pengelolaan anggaran yang lebih baik dapat diterapkan di masa mendatang, khususnya pada periode kepemimpinan Gubernur Kaltim 2025-2030.
