Barometerkaltim.id – Dalam kondisi anggaran yang semakin menuntut efisiensi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan pentingnya Pemerintah Provinsi menggali dan memaksimalkan seluruh potensi penerimaan, khususnya dari sektor pertambangan dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menilai, selama ini potensi sektor tambang belum digarap dengan maksimal, baik dari sisi pengawasan maupun kontribusinya terhadap PAD.
“Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Perusahaan tambang harus melaporkan produksi secara transparan dan valid. Kalau perlu, Pemprov bentuk badan khusus yang memverifikasi laporan mereka di lapangan. Jangan sampai selama bertahun-tahun mereka menyetor data yang tidak sesuai kenyataan,” tegas Subandi, Selasa (20/05/2025).
Selain itu, ia menyoroti kurang optimalnya pemanfaatan dana CSR. Banyak perusahaan besar yang memiliki kewajiban CSR, namun belum digunakan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar area tambang.
“Dana CSR itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, lampu penerangan, bahkan fasilitas umum seperti air bersih. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat akan merasakan langsung manfaat kehadiran tambang. Kita tidak perlu selalu bergantung pada APBD,” jelasnya.
Subandi juga mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sektor tambang. Menurutnya, BUMD bisa mengambil peran penting, mulai dari bongkar muat hingga distribusi hasil tambang.
“Kalau semua usaha besar yang ada di sini melibatkan BUMD, kita bisa dapat keuntungan ganda. Selain meningkatkan PAD, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Potensi kita besar, tinggal bagaimana kita serius menggali dan mengelolanya,” katanya. (Adv/dprdkaltim/yhon)
