Barometerkalim.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program penerangan jalan umum (PJU) di berbagai wilayah Kaltim. Menurut Sapto, agar program ini dapat terealisasi tanpa hambatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan program PJU masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sapto menjelaskan bahwa program PJU telah diidentifikasi sebagai salah satu prioritas pembangunan provinsi. Namun, ia menegaskan perlunya penguatan administrasi, terutama melalui penyusunan nomenklatur resmi yang mencerminkan program ini dalam RKPD. Hal ini dianggap penting untuk mempermudah proses penganggaran dan menghindari kendala birokrasi.
“Program penerangan jalan umum sebenarnya sudah menjadi fokus pemerintah. Namun, tanpa nomenklatur yang jelas dalam RKPD, pengalokasian anggaran sering kali terhambat. Dengan mencantumkannya secara resmi, prosesnya akan lebih terarah dan transparan,” jelas Sapto.
Ia juga menyoroti risiko administrasi jika pengelolaan anggaran dilakukan tanpa regulasi yang jelas. Menurutnya, pencairan dana yang tidak didasarkan pada nomenklatur resmi berpotensi menimbulkan temuan dalam audit. “Kita harus memastikan semuanya terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak ada celah yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sapto berharap bahwa pembangunan infrastruktur penerangan ini dapat menjangkau wilayah-wilayah yang masih minim fasilitas dasar. Peningkatan penerangan jalan tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di daerah tersebut.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah. Saya optimistis, jika semua pihak bersinergi, kebutuhan akan infrastruktur penerangan dapat segera terpenuhi,” ungkapnya.
Dengan fokus pada tata kelola yang terstruktur dan regulasi yang lebih solid, Sapto berharap proyek PJU dapat segera dilaksanakan tanpa kendala berarti. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
