Barometerkaltim.id – Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) menggelar kegiatan penyerahan bantuan dana sebesar Rp1.150.000.000 untuk pembangunan 10 Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga miskin di Kaltim. Kegiatan ini bertempat di Aula Utama Kantor BKS, Jalan Basuki Rahmad, Samarinda, Senin (02/01/2022) pukul 11.30 Wita.
Turut hadir dalam kegiatan ini Plt Asisten II Sekda Kaltim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir H Ujang Rachmat, Pengurus Badan Pengelola Pembangunan RLH Kaltim Hafidz Lahiya, Direktur Utama (Dirut) Perusda BKS H Didik Muliadi, Direktur Operasional Guntur Dwi Atmoko, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusda BKS, H Fathul Halim, H Nazrin, dan Apri D Gani.
Dalam sambutannya, Dirut Perusda BKS Kaltim, H Didik Muliadi mengatakan, bantuan dana untuk pembangunan 10 RLH dari Perusda BKS merupakan bagian dari program CSR (corporate social responsibility) dalam rangka mensukseskan program Gubernur guna mengentaskan kemiskinan di Kaltim.
Dengan mengacu pada Pergub Nomor 27 Tahun 2021 dimana perusahaan yang menjalankan usaha di Kaltim, baik itu Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diharuskan membangun Rumah Layak Huni untuk masyarakat miskin serta mengembangkan sektor pangan untuk penghijauan sebagai program prioritas.
Diakuinya, bantuan dana pembagunan RHL ini sendiri sebenarnya sudah diserahkan sejak 28 Desember lalu ke rekening bank Badan Pengelola Pembangunan RLH Kaltim. Hanya saja secara simbolis baru bisa terlaksana hari ini.
“Alhamdulillah, kita (Perusda BKS) sudah menunaikan kewajiban. Dan ini merupakan kado akhir tahun dari kami untuk tahun 2022, semoga bermanfaat,” ucap Didik.
Didik menambahkan, program pembanganunan RHL ini secara equitas tidak akan mengganggu keuangan BKS. Karena memang dananya merupakan akumulasi laba perusahaan dan bantuan dari tahun ke tahun. Adapun terkait dengan lokasi pembangunan RHL tersebut, pihaknya menyerahkan secara penuh kepada Badan Pengelola RLH Kaltim.
“Mereka (Badan Pengelola RLH Kaltim) telah melakukan survei bersama Kodam Mulawarman dan akan tersebar pembangunannya di 10 kabupaten/kota. Ini akan sangat berdampak akan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang menerima bantuan RLH ini,” terang Didik.
Pria yang merupakan mantan aktivisi PMII ini berharap, agar perusda BKS bisa terus berkontribusi terhadap pembangunan di Kaltim. Apalagi di tahun 2023 ini, sudah ada beberapa program-program yang diminta oleh Gubernur, yaitu termasuk program kontribusi untuk reboisasi. Namun, lanjut Didik, semua itu tentu dengan melihat kondisi keuangan perusahaan kedepan.
“Mudah-mudahan kami bisa mencetak laba lebih banyak dan InsyaaAllah kami akan berpartisipasi lagi. Tapi tentunya semua harus izin dulu kepada Gubernur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Karena walaupun ada uangnya, kita tidak bisa serta merta mengeluarkan uang tersebut, tetapi harus izin dulu,” urainya.
Terkait dengan perubahan status dari Perusda ke Perusahaan Terbatas, Didik mengatakan BKS hanya objek dan siap melaksanakan keputusan yang diatur oleh pemerintah dan legislatif.
“BKS kan objek, pada prinsipnya kami siap melayani masyarakat Kaltim dengan berupaya meningkatkan setoran ke kas daerah untuk peningkatan PAD,” jelasnya.
Selain itu, Dirut yang dikenal sederhana dan humble tersebut menyatakan akan memaksimalkan sumber daya yang ada guna meningkatkan pendapatan.
“Kita proyeksikan 5 sampai 7 persen untuk tahun 2023,” harapnya.
