Barometerkaltim.id – Penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh pemerintah terus menjadi sorotan, termasuk oleh DPRD Kalimantan Timur. Menurut Anggota DPRD Kaltim, Darlis, keberagaman metode pembelajaran di berbagai daerah menjadi alasan utama mengapa penerapan standar ujian yang seragam sering kali tidak efektif. Ia menilai sistem pendidikan di Indonesia yang sangat beragam membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adil.
“Setiap daerah memiliki situasi pembelajaran yang berbeda. Dari Sabang sampai Merauke, metode yang digunakan tidak selalu sama. Ketika ujiannya disamakan, tentu ada kendala, terutama di wilayah yang infrastrukturnya belum memadai,” jelasnya.
Darlis menggarisbawahi bahwa infrastruktur pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan pemerataan kualitas belajar. Tanpa persiapan yang matang, upaya untuk menyamakan metode pembelajaran maupun penilaian justru akan menghasilkan ketimpangan baru.
“Tidak adil jika ujiannya seragam sementara infrastruktur di daerah tertinggal belum siap. Pemerintah harus memikirkan ini dengan serius,” tambahnya.
Ia juga meminta Kementerian Pendidikan untuk lebih peka terhadap keberagaman kondisi daerah dalam merancang kebijakan pendidikan. Menurutnya, strategi nasional harus mempertimbangkan aspek keadilan, sehingga seluruh daerah dapat merasakan manfaat yang sama dalam sistem pendidikan.
Darlis berharap perhatian terhadap pendidikan di daerah, khususnya yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, dapat menjadi prioritas. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, pendidikan nasional diharapkan mampu mendorong generasi muda di semua wilayah untuk meraih kesempatan yang sama.
“Jangan sampai ada daerah yang tertinggal hanya karena infrastrukturnya tidak setara. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas,” tutupnya.
