Barometerkalti.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya atas ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar-kabupaten dan kota di Kaltim, meski provinsi tersebut mencatatkan IPM yang cukup tinggi di tingkat nasional, yakni 78,2 pada akhir 2023.
Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi, terutama antara Mahakam Ulu dengan IPM terendah di angka 69,59 dan Samarinda yang memiliki IPM tertinggi mencapai 82,32.
“Kaltim memang unggul dalam pencapaian IPM secara umum, tetapi disparitas antar-wilayah masih jadi persoalan besar yang harus segera kita selesaikan,” ujar Hamas, sapaan akrabnya pada Sabtu (9/11/2024).
Ia juga membahas ironi tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang ternyata tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di provinsi ini.
Meski Kaltim mencatatkan PDRB tertinggi di Kalimantan, bahkan dengan PDRB per kapita kedua tertinggi setelah DKI Jakarta, tingkat kemiskinan provinsi tetap tinggi, mencapai 6,11 persen pada 2023, tertinggi di Kalimantan.
“Kami menyaksikan bahwa pencapaian ekonomi ini tidak berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Tantangan ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan selama ini perlu dievaluasi lebih serius,” katanya.
Ia juga menyoroti ketidakcukupan koordinasi informasi dalam perencanaan pembangunan di antara lembaga pemerintah daerah.
Hamas menyatakan bahwa DPRD Kaltim hanya memiliki peran terbatas dalam proses perencanaan ini, yaitu pada tahap verifikasi awal dan pemantauan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, DPRD tidak dapat memantau perkembangan program bantuan keuangan daerah serta bantuan sosial yang diusulkan.
“Perlu adanya peningkatan otoritas pemantauan bagi DPRD, terutama untuk melihat perkembangan dan dampak dari usulan program tersebut,” jelas Hamas.
Ia juga mencatat bahwa saat ini ada lebih dari 700 usulan kegiatan yang telah masuk dalam SIPD, namun implementasinya perlu lebih diawasi.
Ke depan, ia berharap agar pemerintah provinsi menitikberatkan peningkatan kualitas SDM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, dan menjadikan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
“Pembangunan Kaltim harus dievaluasi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari segi peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh daerah,” pungkasnya.
