Barometerkaltim.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan kekhawatirannya terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.
Menurutnya, angka Silpa yang sangat besar ini mencerminkan kurang optimalnya perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Silpa yang besar ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Artinya, ada masalah dalam perencanaan dan eksekusi anggaran yang harus segera diatasi,” ujar Hamas, sapaan akrabnya, pada Jum’at (8/11/2024).
Hamas menjelaskan bahwa program-program yang direncanakan dalam visi-misi pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seharusnya lebih terarah dan terukur.
Besarnya Silpa ini, menurutnya, menunjukkan bahwa banyak program yang belum berjalan maksimal dan adanya ketidakefektifan dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Perencanaan program dan kinerja SKPD perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamas menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terealisasi sepenuhnya untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa perhatian legislator dan masyarakat terhadap masalah Silpa harus lebih ditingkatkan.
“Anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD seharusnya bisa direalisasikan dengan baik. Masyarakat sudah berharap banyak, dan kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tepat,” tambahnya.
Hamas berharap, pada periode Gubernur Kaltim 2025-2030 mendatang, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan.
Dengan anggaran yang cukup besar, yakni lebih dari dua puluh triliun per tahun, seharusnya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Fiskal Kaltim yang kuat seharusnya bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat, namun kenyataannya banyak program yang terhambat. Ini harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
