Barometerkaltim.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri atas pencapaian kondisi jalan provinsi di Kabupaten Paser yang saat ini telah mencapai hampir 99% dalam kondisi mantap.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, yang menegaskan bahwa meskipun infrastruktur jalan provinsi sudah cukup baik, masih banyak ruas jalan kabupaten yang sangat strategis dan vital namun belum mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran memadai dari pemerintah provinsi.
“Kita tentu patut bersyukur karena hampir seluruh jalan berstatus provinsi di Paser telah berhasil diperbaiki dan kondisinya kini mantap. Namun, jangan sampai keberhasilan ini membuat kita lengah dan berhenti memberikan perhatian terhadap daerah ini. Faktanya, masih banyak jalan kabupaten yang sama pentingnya, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Paser yang sangat luas,” jelas Abdurahman saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.
Abdurahman juga mengingatkan bahwa secara geografis, Kabupaten Paser merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selain itu, Paser juga berperan sebagai salah satu penyangga pangan penting bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini tengah dikembangkan di wilayah Penajam Paser Utara (PPU). Oleh sebab itu, kebutuhan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di daerah ini menjadi semakin mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
“Dengan posisi Paser sebagai wilayah perbatasan sekaligus penyangga pangan IKN, pembangunan infrastruktur jalan menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Jika provinsi mengabaikan kebutuhan ini, maka ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur akan semakin melebar. Itu tentu bukan hal yang kita inginkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Abdurahman meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi berkala terhadap skema penganggaran yang ada. Hal ini agar anggaran pembangunan infrastruktur jalan bisa lebih merata dan tepat sasaran, terutama untuk ruas-ruas jalan yang saat ini masih berstatus kabupaten namun memiliki fungsi strategis yang sama pentingnya dengan jalan provinsi.
“Kita harapkan ada mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam pembagian anggaran. Jangan sampai ada wilayah yang terlupakan hanya karena status administrasi jalan. Semuanya harus mendapatkan perhatian dan dukungan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/yhon)
