Barometerkaltim.id – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berbasis pada potensi lokal dan data lapangan yang akurat. Menurut Anggota Komisi II, Muhammad Husni Fahruddin, program swasembada pangan di Kaltim tidak bisa hanya menjadi slogan tanpa perencanaan yang matang dan berbasis fakta.
“Kita tidak bisa bicara swasembada kalau datanya saja belum lengkap. Potensi dan keterbatasan tiap kabupaten/kota berbeda-beda,” ujar Husni, baru-baru ini.
Ia menyatakan bahwa pemetaan wilayah dan penyesuaian program pertanian sesuai dengan kondisi masing-masing daerah sangat penting agar alokasi anggaran menjadi tepat guna. Menurutnya, pendekatan berbasis data akan menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
Lebih lanjut, Husni juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pendukung lain di luar pertanian, seperti peternakan dan perikanan. Ia menyebut penguatan balai benih, ketersediaan pakan, serta pelatihan bagi petani dan nelayan harus menjadi satu kesatuan dalam rantai produksi pangan yang berkelanjutan.
“Kita ingin pemda bantu mulai dari bibit, pupuk, pelatihan, sampai pasar. Kalau tidak lengkap, petani tetap sulit berkembang,” tegasnya.
Ia juga menilai kelembagaan kelompok tani perlu diperkuat agar distribusi bantuan, pelatihan, hingga akses pasar menjadi lebih terarah dan akuntabel. Dukungan dari pemerintah daerah harus dirancang secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, agar petani dan pelaku usaha pangan lokal memiliki daya saing yang kuat.
Saat ini, DPRD Kaltim bersama dinas-dinas terkait tengah menyusun rencana aksi lintas sektor sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada pangan. Pendampingan berkelanjutan dan komitmen politik dari pemerintah menjadi kunci agar program ini tidak hanya berhenti di atas kertas.(Adv/dprdkaltim/yhon)
