DPRD Kaltim Dorong Perombakan Perusda Demi Profesionalisme dan Transparansi

Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.(Barometerkaltim.id/Yhon)

Barometerkaltim.id – DPRD Kalimantan Timur menegaskan tekadnya untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap seluruh Perusahaan Daerah (Perusda) di wilayahnya. Revitalisasi menyeluruh digulirkan sebagai strategi memperkuat peran BUMD dalam menopang ekonomi daerah secara profesional dan bebas dari intervensi politik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin. Menurutnya, seluruh sektor penting seperti migas, pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, hingga kelistrikan akan menjadi fokus revitalisasi. “Kita punya Perusda di berbagai sektor strategis. Sekarang saatnya meningkatkan kualitas pengelolaannya,” ujarnya.

Husni, yang akrab disapa Ayub, menegaskan bahwa DPRD akan mendorong penerapan sistem manajemen modern di tubuh Perusda. Salah satu langkah penting yang akan dilakukan adalah memperbaiki proses rekrutmen agar lebih ketat dan terbebas dari praktik nepotisme.

“Tak boleh lagi ada istilah ‘orang titipan’. Profesionalisme dan kemampuan harus jadi ukuran utama,” katanya, jelasnya beberapa waktu lalu.

Ia menekankan bahwa jabatan strategis di Perusda harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. Bagi mereka yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai, menurutnya, sudah seharusnya digantikan. “Evaluasi akan dilakukan menyeluruh. Jika tak layak, harus diganti. Tak ada tempat bagi yang bekerja setengah hati,” ucap Ayub.

Langkah ini, menurut DPRD, merupakan bentuk keseriusan memperbaiki kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, sejumlah perusahaan daerah dinilai belum maksimal dalam memberikan dampak ekonomi karena lemahnya tata kelola dan adanya campur tangan politik.

Ayub berharap, program revitalisasi ini bisa menjadi titik balik agar Perusda di Kaltim benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang sehat dan berkelanjutan. “Kita ingin buktikan bahwa BUMD bisa dikelola dengan cara yang profesional, modern, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *