Berita  

Wali Kota Samarinda dukung DPMPTSP Luncurkan Sistem Digitalisasi Strategi Pelayanan Langsung Tanpa Antrean (Sipelataran)

Wali Kota Samarinda Andi Harun pada peluncuran aplikasi Sipelataran di Hotel Bumi Senyiur Samarinda ditandai dengan simulasi menempelkan telapak tangan di layar monitor.

Barometerkaltim.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendukung inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda meluncurkan sistem digitalisasi Strategi Pelayanan Langsung Tanpa Antrean (Sipelataran) guna menghindari antrean saat ingin mengurus pelayanan perizinan.

“Pemkot terus berupaya memperhatikan pelayanan perizinan baik melalui inovasi digitalisasi dan juga sistem OSS RBA yang bisa mempermudah dalam memberikan pelayanan perizinan hingga menciptakan iklim investasi yang baik,” kata Andi Harun di Samarinda, Selasa.

Hal itu disampaikan Andi Harun pada acara peluncuran Sipelataran yang dirangkai dengan Focus Group Discusion (FGD) “Pelaksanaan OSS RBA atau Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko di Lingkungan Pemkot Samarinda” dan menghadirkan pembicara dari Kementerian Investasi/BKPM RI Risma Julian.

Menurutnya, inovasi dari DPMPTSP sudah sejalan dengan visi Pemkot dalam menyediakan pelayanan perizinan yang prima mengingat Samarinda sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu dituntut harus siap dari segala sektor pembangunan dan tumbuh di segala bidang dengan berbagai investasi.

Melalui sistem tersebut, warga Samarinda dapat mengakses fasilitas pelayanan perizinan dengan memperoleh informasi sistem jarak jauh dan terhubung langsung dengan customer service DPMPTSP melalui video call tanpa harus mengantre.

Andi meminta , hasil inovasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui OSS RBA juga diimplemantasikan oleh pemerintah daerah setidaknya bisa memberikan keringanan dan kemudahan untuk masyarakat dalam mengurus izin usaha, khususnya para pelaku usaha mikro atau kecil dalam mendapatkan nomor induk berusaha.

“Hal ini bagian dari program unggulan Pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong terciptanya 10 ribu wirausaha baru,” ujarnya.

Menurutnya, zaman sudah berubah dan kemajuan teknologi membuat keadaan hukum semakin mempersempit ruang gerak aparat pemerintah. Sehingga harus transparan dalam memberi pelayanan.

“Warga sudah pintar dalam memanfaatkan kecanggihan ponsel. Jika ada pelayanan yang dianggap kurang bagus langsung main rekam, begitu pun kalau ada pungli juga langsung direkam. Pesan saya hati-hati, aparat harus bisa menyelenggarakan pelayanan yang bersih,” pesan Andi Harun.

Dia berharap, inovasi tersebut bisa memperbaiki mental kerja pegawai pemerintah agar lebih baik dengan menghadirkan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Samarinda Jusmaramdhana Alus menegaskan inovasi digitalisasi yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan sistem pelayanan perizinan ke depan agar lebih mudah dan cepat diakses dengan berprinsip pada pemerintahan yang bersih dan transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *