Barometerkaltim.id – Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono mendorong revisi Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Penertiban Umum.
Hal tersebut dikarenakan munculnya komunitas atau organisasi kepemudaan atau organisasi kemasyarakatan yang meminta sumbangan di pinggir jalan.
Siswo mengatakan, apa yang dilakukan itu bersifat spontanitas. Apabila mau ditertibkan sesuai dengan Perda maka justru akan menjadi buah simalakama.
“Contohnya, jika ada kebakaran di pinggir jalan, secara otomatis dan spontanitas warga sekitar membuat kotak untuk menggelar donasi. Kalau itu kita tertibkan pasti ribut,” ujar Siswo Cahyono, Rabu (30/11/2022).
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, yang terpenting harus mengetahui tujuan daripada peminta sumbangan.
Jika kepentingannya untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, maka hal tersebut perlu penanganan lebih bijak.
Penertiban tidak boleh terpaku terhadap ketentuan yang ada. Siswo menilai, aturan yang menyebut harus lebih dulu meminta persetujuan Bupati untuk menggelar donasi dirasa kurang efektif.
“Mungkin draf Perdanya harus kita ubah, minimal Satpol PP. Misalnya ada persetujuan dari Kepala Satpol PP jadi tidak perlu Bupati, itu ketinggian,” imbuh Siswo.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi DPRD Kutai Kartanegara untuk merevisi peraturan daerah tersebut.
Sehingga komunitas atau organisasi yang memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat yang terkena musibah tidak disalahtafsirkan.
Siswo ingin mereka tetap diberikan izin untuk menggalang sumbangan di fasilitas umum, namun dengan beberapa catatan, yakni berapa hasilnya harus dilaporkan kepada Satpol PP.
Berapa yang disumbangkan dan berapa untuk uang makan.
“Kalau ada transparansi seperti itu saya rasa jalan aja. Mungkin hanya sistemnya dan pengawasan yang harus diperbaiki,” ucapnya.
