Barometerkaltim.id, Kaltim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hj. Syahariah Masud, S.E mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya penguatan demokrasi daerah melalui desentralisasi dan otonomisasi di era reformasi dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan lokal.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip desentralisasi yang dicanangkan sejak era reformasi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Sosialisasi tersebut berlangsung di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Minggu, 23 Maret 2025 pukul 14.00 Wita sampai dengan selesai.
Bukan hanya itu saja, Acara sosialisasi ini menghadirkan pemateri dari Kesbangpol yakni Agus, S.Pd selaku Kepala Kesbangpol Kab PPU dan H. Andi Muhammad Yusuf, S.H serta di pandu oleh Andi Arifin dan di ikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta sejumlah aktivis sosial dan akademisi hingga berjalan lancar.
Dalam kesempatan tersebut, Syahariah menjelaskan bahwa desentralisasi dan otonomisasi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
“Melalui desentralisasi, kita berharap pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang diambil akan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi serta potensi lokal masing-masing daerah,” ujar Syahariah yang memimpin sosialisasi tersebut.
Namun, Ia juga mengingatkan bahwa meskipun desentralisasi menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak tanpa tantangan. Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara maksimal.
Lebih lanjut, Menurutnya, salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan antar daerah yang kerap menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan. Daerah yang lebih maju cenderung dapat memanfaatkan desentralisasi dengan lebih baik, sementara daerah yang kurang berkembang menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut.
“Untuk itu, peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang lebih tertinggal sangat penting. Pemerintah daerah juga perlu diberi pelatihan dan pembekalan agar dapat mengelola kebijakan dengan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pun, Politisi Golkar itu menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Desentralisasi dan otonomisasi bukan hanya soal memberikan kewenangan, tetapi juga tentang memastikan bahwa kewenangan itu digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, kami di DPRD Kaltim terus berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat sistem pengawasan dan partisipasi publik,” pungkasnya.
Maka dari itu, Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran aktif mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan demikian, proses desentralisasi dan otonomisasi di Kaltim dapat berjalan lebih efektif dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.
Sebagai penutup, anggota DPRD Kaltim dapil Paser dan PPU itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung penguatan demokrasi daerah, agar tujuan utama dari desentralisasi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang lebih baik, dapat tercapai.
Wartawan: Tim Redaksi
Editor: Admin Redaksi
