Barometerkaltim.id, Kaltim – Anggota DPRD, Hj. Syahariah Masud, SE, kembali turun ke konstituennya dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 yang diselenggarakan di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (17/03/2026).
Acara yang dimulai pukul 15.00 WITA ini menghadirkan pakar dan praktisi yakni Drs. H. Andi Arfin, M.Si serta Rina Mariani, dan dipandu oleh moderator Amelia. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di desa-desa.
Suara Rakyat Sebagai Ruh PembangunanDalam sambutannya, Hj. Syahariah Masud menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat.
“Demokrasi di tingkat daerah tidak boleh hanya berhenti pada bilik suara saat pemilihan saja. Penguatan demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat aktif mengawal kebijakan dan berani menyuarakan aspirasi demi kemajuan kita bersama di Penajam Paser Utara,” tegas Hj. Syahariah Masud.
Ia juga menambahkan bahwa pemahaman politik yang matang akan melindungi warga dari perpecahan.
“Penting bagi kita untuk memahami bahwa suara rakyat adalah ruh dari pembangunan. Melalui kegiatan ini, saya ingin memastikan masyarakat Jenebora memiliki pemahaman politik yang sehat, agar tidak mudah terpecah belah dan tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan,” tambahnya.
Sinergi untuk Pembangunan Tepat SasaranKegiatan yang berlangsung interaktif ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat jalinan komunikasi antara legislatif dan warga. Hj. Syahariah meyakini bahwa keterbukaan informasi dan dialog adalah kunci kemajuan daerah.
“Kehadiran saya di sini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memperkuat fondasi demokrasi kita. Jika komunikasinya berjalan dua arah antara dewan dan warga, saya yakin percepatan pembangunan di Kecamatan Penajam akan jauh lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab di mana warga Jenebora menyampaikan berbagai masukan terkait infrastruktur dan layanan publik, yang kemudian dicatat sebagai bahan evaluasi dalam sidang-sidang dewan mendatang.
