Barometerkaltim.id – Genangan air yang kembali menenggelamkan sejumlah titik di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi. Ia menyebut banjir yang terus berulang bukan hanya persoalan cuaca ekstrem, melainkan bukti kegagalan kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan di ibu kota provinsi.
“Banjir ini tidak bisa terus-menerus dianggap sebagai hal biasa. Ini adalah konsekuensi dari kesalahan tata ruang, lemahnya pengelolaan lingkungan, dan minimnya komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Darlis dalam pernyataan resminya, Selasa (27/05/2025).
Hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari menyebabkan beberapa wilayah kota lumpuh. Aktivitas warga terganggu dan sejumlah ruas jalan utama tak dapat dilalui kendaraan akibat genangan air yang cukup tinggi.
Menurut Darlis, kondisi ini seharusnya menjadi refleksi serius, bukan hanya sekadar direspons dengan penanganan jangka pendek seperti pembagian bantuan atau penyedotan air.
“Kita tidak bisa terus melakukan pendekatan darurat setiap kali banjir datang. Sudah saatnya ada kebijakan yang menyasar akar masalah, dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penataan ulang tata ruang kota, peningkatan infrastruktur drainase, dan perlindungan terhadap kawasan resapan air. Lebih dari itu, Darlis juga menyoroti dampak aktivitas pertambangan – baik legal maupun ilegal – yang menurutnya turut memperparah kerusakan lingkungan.
“Kawasan resapan semakin sempit, bukit-bukit dikupas tanpa perhitungan, dan tambang dibiarkan merusak ekosistem. Ini semua tidak bisa dipisahkan dari persoalan banjir,” lanjutnya.
DPRD Kaltim, kata Darlis, mendorong pemerintah provinsi dan kota agar duduk bersama menyusun langkah konkret dan terintegrasi dalam menanggulangi banjir. Ia menilai pendekatan parsial yang selama ini diambil tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kita butuh cetak biru penanganan banjir yang komprehensif, bukan tambal sulam proyek. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Darlis memperingatkan bahwa citra Samarinda sebagai pusat pemerintahan akan terus tercoreng jika banjir tidak ditangani dengan serius. Ia menyerukan perlunya komitmen politik yang kuat dari seluruh pihak agar bencana tahunan ini tak terus terulang.
“Jika tidak ada keberanian untuk berbenah, maka banjir akan terus menjadi bagian dari identitas kota ini. Dan itu sangat memprihatinkan,” pungkasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
