Borometerkaltim.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, kembali menyoroti persoalan lama yang kerap menjadi hambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kalimantan Timur, yaitu lemahnya sistem pengawasan yang membuat pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa selama ini, banyak subsidi pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Ini sudah menjadi masalah yang sangat lama dan harus segera diperbaiki. Kita tahu bahwa subsidi pupuk ini diperuntukkan membantu petani kecil agar mereka bisa bertani dengan biaya lebih ringan, tapi kenyataannya malah banyak yang menikmati subsidi ini tapi bukan yang berhak,” jelas Fadli, Rabu (28/05/2025).
Ia menduga ada celah pengawasan yang membuat oknum-oknum tertentu memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi.
Fadly juga menyoroti bahwa kondisi ini membuat kelangkaan pupuk semakin parah karena pupuk subsidi yang dijual di luar jalur resmi menyebabkan penurunan stok pupuk di pasar yang seharusnya menyasar petani. Ia menilai, tanpa perbaikan pengawasan dan sistem distribusi yang transparan, upaya pemerintah membantu petani melalui subsidi pupuk akan sia-sia.
“Pengawasan harus diperkuat mulai dari level distribusi paling bawah sampai ke tingkat provinsi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau tidak, subsidi ini tidak akan sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan berbagai instansi, seperti BUMN, pemerintah daerah, dan aparat pengawas dalam mengawal proses distribusi pupuk.
Fadly berharap pemerintah dapat segera mengimplementasikan langkah-langkah konkrit agar subsidi pupuk menjadi efektif dan tepat sasaran, sehingga produktivitas pertanian di Kaltim tetap terjaga dan petani tidak dirugikan. (Adv/dprdkaltim/yhon)
