Barometerkaltim.id – Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Subandi, menekankan bahwa infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan pasokan air bersih masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Subandi menyoroti risiko keamanan yang dihadapi masyarakat akibat minimnya fasilitas penerangan jalan. Ia menilai, jalan-jalan gelap di malam hari tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga menciptakan rasa ketidaknyamanan.
“Masalah ini sudah terlalu lama dikeluhkan masyarakat. Kita butuh langkah konkret dari pemerintah untuk memberikan solusi permanen,” ujar Subandi.
Masalah lainnya adalah krisis air bersih yang terus menghantui sebagian besar wilayah pinggiran. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini, masih banyak warga yang bergantung pada sumber air tidak layak karena kurangnya jaringan distribusi air bersih.
“Air bersih adalah hak dasar, tapi kenyataannya, banyak yang harus berjuang hanya untuk mendapatkan akses minimal,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam proses pembangunan. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan warga agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar. Daerah pinggiran juga harus mendapatkan hak yang sama, baik dalam penerangan jalan, air bersih, maupun infrastruktur lain. Ini soal keadilan sosial,” katanya.
Ia mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mempercepat perbaikan fasilitas publik dengan mengutamakan wilayah yang selama ini terpinggirkan dari perhatian.
“Kalau ini dibiarkan, kita hanya memperbesar kesenjangan antara kota dan desa,” pungkas Subandi.
Dengan fokus pada pemerataan pembangunan, Subandi berharap agar inisiatif-inisiatif strategis dari pemerintah tidak hanya menjadi janji, tetapi juga terealisasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara menyeluruh.
