Barometerkaltim.id – Keterlambatan pembayaran insentif guru menjadi sorotan serius dari DPRD Kaltim karena berpotensi mengganggu proses belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah yang ada di provinsi ini. Hal ini disampaikan oleh Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, yang terus memantau dan mengawal persoalan ini agar segera mendapatkan solusi.
Menurut Salehuddin, insentif guru bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan proses pendidikan di sekolah. Keterlambatan insentif dapat menimbulkan keresahan di kalangan guru, yang pada akhirnya bisa berimbas pada kualitas pengajaran dan semangat belajar siswa.
“Kalau insentif ini terlambat, bisa memicu berbagai masalah mulai dari demotivasi guru sampai gangguan dalam penyelenggaraan KBM. Ini tentu sangat merugikan siswa dan juga masa depan pendidikan kita,” katanya baru ini.
Salehuddin menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan masalah keterlambatan ini agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
“Jangan sampai masalah administrasi seperti ini menjadi penghambat utama pendidikan di daerah kita. Kami dari DPRD terus mendorong agar pemerintah mempercepat proses pembayaran insentif sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para guru,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara dinas pendidikan dan instansi terkait untuk memastikan dana insentif tepat waktu sampai ke tangan guru.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar tidak mengganggu proses KBM yang sudah berjalan. Pendidikan adalah prioritas kita semua, jadi jangan sampai terhambat karena persoalan teknis yang seharusnya bisa diatasi,” pungkas Salehuddin. (Adv/dprdkaltim/yhon)
