Barometerkaltim.id – Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GMPEKAT) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (19/11/2024).
Aksi tersebut menyoroti dugaan manipulasi izin serta keterlibatan oknum dalam pengangkutan batu bara ilegal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan.
Koordinator Lapangan GMPEKAT, Syafrudin, mengungkapkan adanya indikasi manipulasi dokumen izin muat barang oleh PT RKA. Menurutnya, perusahaan tersebut seharusnya melakukan pemuatan batu bara di Tanah Merah, namun faktanya melakukan pengangkutan di Loa Kulu.
“Kami menemukan indikasi PT RKA yang seharusnya melakukan pemuatan di Tanah Merah, namun kenyataannya melakukan pengangkutan di Loa Kulu. Ini jelas manipulasi dokumen izin,” ungkap Syafrudin.
Mahasiswa juga menuding adanya keterlibatan oknum di KSOP yang mempermudah aktivitas ilegal tersebut.
“Kami menduga ada permainan oknum di KSOP yang memudahkan perusahaan secara serampangan melakukan pengangkutan batu bara ilegal,” tambahnya.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap mafia tambang yang dianggap merugikan negara dan merusak lingkungan. GMPEKAT menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pencabutan izin Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM) bagi kapal tongkang dan tugboat yang terlibat dalam pengangkutan ilegal.
“Kami mendesak Kepala KSOP Samarinda untuk mencabut izin RKBM bagi tongkang maupun tugboat yang diduga melakukan bongkar-muat batu bara ilegal,” tegas Syafrudin.
Selain itu, mahasiswa mengungkapkan temuan terkait jetty ilegal yang diduga digunakan untuk proses bongkar-muat batu bara. Berdasarkan informasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), jetty seperti PH 6 Selerong dan ACT Loakulu diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
Menanggapi tuntutan GMPEKAT, Kepala Bidang Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhanan KSOP Samarinda, Rona Wira P, menyatakan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Jika terbukti ada perusahaan yang melanggar aturan, kami tentu menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa KSOP membutuhkan waktu untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti terkait dugaan pengangkutan ilegal tersebut.
“Kami akan menelusuri informasi yang disampaikan mahasiswa terkait dugaan pengangkutan batu bara ilegal. Tentu kami perlu waktu untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti,” tambah Rona.
Mahasiswa GMPEKAT menegaskan akan melanjutkan aksi mereka jika tuntutan tidak dipenuhi, termasuk meminta Kepala KSOP Samarinda untuk mundur dari jabatannya.
