Brometerkaltim.id – Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak lepas dari dugaan adanya permainan dalam proses distribusinya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyoroti praktek yang dinilainya merugikan petani di lapangan, di mana oknum tertentu diduga memanfaatkan subsidi pupuk untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan menjual pupuk ke pedagang yang tidak berhak.
“Kalau kita lihat di lapangan, memang ada indikasi permainan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Ada oknum yang menjual pupuk subsidi tersebut ke pedagang tertentu yang kemudian mendistribusikannya keluar dari daerah yang seharusnya mendapat prioritas,” ungkap Fadly, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa akibat praktek ini, pupuk subsidi yang semestinya digunakan oleh petani kecil justru beredar di pasar bebas sehingga menyebabkan kelangkaan di tingkat petani.
Fadly menegaskan, praktek penyalahgunaan subsidi ini sudah menjadi problem lama yang perlu mendapat perhatian serius.
“Subsidi yang diberikan pemerintah mestinya dinikmati oleh petani yang benar-benar membutuhkan, bukan oleh oknum yang tidak berhak. Ini masalah klasik, tapi sampai sekarang belum ada solusi nyata,” katanya.
Untuk itu, Fadly mendesak pemerintah dan aparat pengawas untuk melakukan pengawasan ketat dan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang bermain dalam distribusi pupuk. “Pengawasan harus diperketat dan pelaku yang melanggar harus ditindak agar distribusi pupuk bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Fadly juga mengusulkan agar tata niaga jual beli pupuk harus direformasi secara menyeluruh agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem distribusi yang lebih baik, diharapkan kelangkaan pupuk bisa diminimalisir dan petani mendapat akses yang lebih mudah terhadap pupuk bersubsidi. (Adv/dprdkaltim/yhon)
