Barometerkaltim.id – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, menyuarakan kekhawatiran masyarakat Kabupaten Paser terkait lambatnya penetapan status serta pengalokasian anggaran untuk delapan ruas jalan strategis di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi usai rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kaltim, yang menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian administrasi demi memperlancar pembangunan infrastruktur daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan.
Abdurahman menjelaskan bahwa saat ini baru dua ruas jalan di Paser yang telah resmi berstatus sebagai jalan provinsi, yaitu ruas Janju-Jone-Pondong Baru dan Kerang-Tangjung Aru. Kondisi jalan tersebut sudah hampir mantap dan mendapat apresiasi dari DPRD. Namun, masih ada delapan ruas jalan lainnya yang sampai saat ini belum mendapatkan penetapan status resmi maupun alokasi anggaran pembangunan, padahal total kebutuhan dan usulan untuk penanganannya mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
“Infrastruktur jalan adalah nadi utama bagi perekonomian masyarakat setempat. Jika akses jalan dalam kondisi buruk atau bahkan belum terbangun, tentu akan menghambat distribusi hasil pertanian, kelapa sawit, dan juga akses penting ke pendidikan serta layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus segera mengambil langkah konkrit,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Abdurahman menambahkan bahwa apabila delapan ruas jalan tersebut belum bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi, maka perlu dicari solusi alternatif seperti pemberian Bantuan Keuangan (BK) langsung kepada pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan.
“Kita tidak ingin kondisi jalan-jalan strategis di Paser terbengkalai hanya karena perdebatan administratif soal status jalan. Harus ada jalan keluar yang praktis agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat, demi mewujudkan keadilan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah perbatasan seperti Kabupaten Paser. (Adv/dprdkaltim/yhon)
