Barometerkaltim.id – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencatat pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengingatkan bahwa WTP bukan berarti laporan keuangan sudah sempurna tanpa kekurangan.
Menurutnya, dalam laporan BPK tetap ada sejumlah rekomendasi yang wajib diperhatikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera ditindaklanjuti. “Kita bersyukur Pemprov Kaltim mendapat WTP lagi. Tapi ini juga jadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan dalam waktu 60 hari ke depan sesuai aturan,” ujarnya, Jumat (23/05/2025).
Agus meminta seluruh OPD agar tidak menyepelekan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Ia berharap setiap catatan yang ada benar-benar dipelajari, ditindaklanjuti, dan diperbaiki secara sistematis oleh masing-masing dinas terkait.
“Seperti yang disampaikan Wakil Gubernur, kita berharap dinas-dinas menanggapi ini dengan cepat. Jangan sampai ada keterlambatan atau pembiaran terhadap temuan-temuan yang sudah dicatat,” jelas politisi dari dapil Kutai Timur tersebut.
Ia menambahkan bahwa sikap cepat tanggap dari pemerintah daerah dalam merespons hasil audit BPK juga akan mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kredibilitas dan akuntabilitas keuangan daerah. Agus juga menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan persoalan keuangan daerah.
“Ini bukan semata tugas OPD, tapi seluruh elemen pemerintahan daerah, termasuk DPRD, memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dijalankan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab,” paparnya.
Selain itu, ia menyebut bahwa saat ini DPRD juga tengah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim, yang nantinya akan disesuaikan dengan hasil temuan dan rekomendasi dari BPK. Proses tersebut diharapkan bisa memperkuat integrasi antara laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.
“Kita ingin semua berjalan selaras. Kalau ada kekurangan, segera kita benahi bersama. Intinya adalah bagaimana kita membangun sistem pengelolaan keuangan yang makin baik ke depan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/yhon)
