Barometerkaltim.id – Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur atau UMP Kaltim 2023 diharapkan pihak DPRD Kaltim berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat di Kalimantan Timur.
Besaran UMP Kaltim tahun 2023 sendiri sudah ditetapkan sebesar Rp3.201.396,04 naik 6,2 persen dibanding UMP tahun lalu.
Penetapan resmi dituangkan pada pengumuman Nomor: 561/11854/2187-IV/B.Kesra Tentang Penetapan UMP Kaltim tahun 2023 yang ditandatangani Gubernur Kaltim Isran Noor, Senin (28/11/2022).
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berharap peningkatan UMP agar dapat meningkatkan dan berdampak ke masyarakat.
“Otomatis (harus ada) peningkatan dan berdampak pada ekonomi kerakyatan juga,” sebutnya, Senin (5/12/2022).
Mengenai UMP sendiri yang masih menjadi diskusi para pengusaha dan mengajukan judicial review, Seno tak ingin menanggapi lebih jauh.
Penetapan UMP sendiri sudah berdasarkan aturan terbaru Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
“Yaitu UMP memang sudah diatur pusat juga. Sehingga kita ikut aturan Permenaker, disimulasikan ada penambahan,” terang politisi Partai Gerindra Kaltim ini.
Terkait peningkatan 6,2 persen juga telah mengacu peraturan serta perhitungan oleh OPD terkait. Kaltim tentunya melihat dari segi besaran inflasi daerah dan akan terus berupaya agar tidak terjadi peningkatan.
“Kita hanya melihat inflasinya saja, mempertahankan supaya tidak terlalu tinggi juga,” pungkasnya.
Sekadar informasi, besaran UMP tahun 2019 yaitu sebesar Rp2,74 juta, tahun 2020 Rp2,98 juta, di tahun 2021 tidak mengalami kenaikan lantaran adanya pandemi Covid-19.
UMP tahun 2022 sebesar Rp3,01 juta, kemudian UMP 2023 menjadi Rp 3,2 juta yang telah ditetapkan.
