Barometerkaltim.id – Dalam upaya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan kesiapan DPRD untuk mengawal secara aktif pelaksanaan program-program prioritas yang dicanangkan Gubernur Kaltim, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan yang menjadi fase krusial arah kebijakan pembangunan.
Pernyataan ini disampaikan Ananda usai menghadiri rapat kerja perdana antara legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kaltim, Senin (26/05/2025). Rapat tersebut menjadi titik awal untuk menyatukan langkah dalam menjalankan pembangunan daerah secara lebih terarah dan sinergis.
“Rapat kali ini masih dalam tahap pengenalan umum, tapi cukup jelas terlihat bahwa ada semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Ke depan, kami akan lebih fokus membahas sektor-sektor strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Ananda, yang akrab disapa Nanda.
Sebagai legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, Nanda menegaskan bahwa DPRD akan membagi pembahasan berdasarkan sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendekatan sektoral ini dinilai akan mempermudah pemetaan masalah serta mempercepat proses penyelesaian.
Selain itu, Nanda juga menekankan pentingnya keselarasan program gubernur dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, RPJMD adalah fondasi strategis pembangunan lima tahun ke depan yang harus disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan selaras dengan kebijakan pusat.
“Saat ini masih dalam masa awal pemerintahan. RPJMD sedang diproses dan akan segera dibacakan dalam sidang paripurna. Sejumlah penyesuaian anggaran melalui Inpres, Ingub, dan SK Kemendagri juga tengah berlangsung,” jelasnya.
Refocusing anggaran, lanjutnya, diarahkan pada tiga sektor utama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat: pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Sebagai bagian dari partai pengusung gubernur, Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen mengawal pelaksanaan program-program unggulan seperti Gratispol (program pendidikan dan kesehatan gratis) serta Jospol (jaringan sosial dan politik).
“Kami akan tetap bersikap objektif. Program yang baik akan kami dukung sepenuhnya, sementara kekurangan akan kami kritik secara konstruktif demi penyempurnaan,” tegas Nanda.
Rapat kerja ini menjadi landasan awal dalam menyusun peta jalan pembangunan Kaltim ke depan. Nanda berharap kolaborasi yang sudah terbangun ini bisa menghasilkan solusi nyata untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.(Adv/dprdkaltim/yhon)
