Barometerkaltim.id, Samarinda – Dalam upaya meningkatan pendidikan yang bermutu. Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim gelontorkan anggaran miliaran untuk peogram pendidikan gratis.
Anggaran pendidikian yang disiapkan tersebut, kisaran Rp778,9 Miliar. Dengan jumlah anggaran untuk menjamin pendidikan gratis dari S1 hingga S3 untuk tahun 2025.
Buhari Yusuf, salah satu Anggota Tim Transisi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialilasi pada program studi yang memiliki akreditasi unggul (A). Ia menekankan bahwa pada tahan pertama anggaran tersebut akan dipriotaskan kepada perguruan tinggi yang berakreditasi unggul.
“Sekarang, pendataan difokuskan yang sudah unggul terlebih dahulu agar ada skala prioritas,” paparnya, Senin (24/2/2025).
Kendati demikian, saat ini, pendataan terkait mahasiswa dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sedang dilakukan agar proses implementasi dapat berjalan secepatnya. Buhari menekankan bahwa pendataan harus dilakukan dengan cermat guna memastikan besaran dana yang dibutuhkan.
“Kita data pelan-pelan, mahasiswanya berapa UKT nya berapa. Untuk target pendataannya, secepatnya, bahkan besok juga sudah harus masuk datanya,” tambahnya.
Buhari yang berprofesi sebagai Dosen ini menyampaikan, Pemprov Kaltim menargetkan dalam 100 hari pertama, program ini sudah dapat diumumkan penerimanya.
“Tahap awal, belum semua mahasiswa terakomodasi, terutama mahasiswa baru yang masuk setelah periode 100 hari pertama,” ujarnya.
Ia memastikan, setelah proses pendataan rampung, barulah dapat dipastikan total anggaran yang dibutuhkan. Meskipun pada tahap awal Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp778,9 Miliar, idealnya program ini memerlukan sekitar Rp2,1 Triliun untuk mencakup seluruh mahasiswa yang berhak menerima bantuan.
“Anggaran totalnya besar, tetapi untuk tahap pertama ini diharapkan sekitar Rp778,9 miliar. Jika ingin mencakup semuanya, idealnya Rp2,1 triliun. Namun, kondisi anggaran saat ini masih terbatas,” jelasnya.
Sementara untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim berupaya meningkatkan anggaran hingga Rp2,1 triliun agar semua mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat. Selain itu, pada tahun 2026 akan diterapkan seleksi yang lebih terperinci, termasuk mempertimbangkan semester dan usia mahasiswa.
“Nanti akan ada peningkatan anggaran karena saat ini belum bisa mengakomodasi semua penerima. Tahun 2026, seleksi akan lebih jelas, termasuk berdasarkan semester dan usia mahasiswa,” pungkasnya.
Penulis: yhon
