Barometerkaltim.id – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp18,5 triliun mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Ia menyoroti alokasi besar untuk program “Gratis Pol” (pendidikan gratis dari SMA hingga S3) yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp2,1 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi menyapaikan, alokasi besar ini berpotensi mengurangi porsi anggaran untuk sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pendidikan memang penting, kita semua setuju. Tapi jangan sampai anggaran untuk pembangunan fisik, seperti penanganan banjir, perbaikan jalan, dan infrastruktur dasar lainnya menjadi korban dari efisiensi ini,” tegas Subandi, Senin (19/05/2025).
Ia menambahkan bahwa saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan penyesuaian anggaran secara besar-besaran. Bahkan ada OPD yang mengurangi hingga 40% dari anggaran sebelumnya demi mendukung program-program unggulan pemerintah.
“Kita harus hati-hati. Penyesuaian ini perlu strategi yang matang agar pelayanan publik tidak terganggu. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena ingin menepati janji politik,” ujarnya.
Subandi menyerukan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun skala prioritas pembangunan. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program-program yang benar-benar urgen dan berdampak langsung kepada masyarakat luas.
“Kita bisa melakukan efisiensi, tapi tidak dengan memangkas hal-hal yang justru menyentuh langsung kehidupan rakyat. Infrastruktur tetap harus jadi prioritas,” tandasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
