Brometerkaltim.id – Sorotan tajam kembali diarahkan ke kasus penabrakan Jembatan Mahakam yang belum juga menemukan kejelasan dalam penyelesaiannya. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menyoroti lemahnya peran pengawasan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), yang dianggap turut berperan dalam pembiaran terhadap kejadian berulang tersebut.
“Pimpinan KSOP sudah kita minta untuk diganti, dan alhamdulillah sudah ditanggapi. Kalau tidak salah, sekarang sudah diganti. Tapi persoalan utamanya bukan hanya pergantian orang,” tegas Jahidin kepada wartawan.
Menurut politisi senior asal Fraksi PKB tersebut, penggantian pimpinan KSOP hanyalah langkah awal. Yang jauh lebih penting adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan tanggung jawab hukum terhadap pelaku penabrakan, khususnya pihak perusahaan pelayaran.
“Sampai sekarang, pertanggungjawaban yang disanggupi sebesar Rp35 miliar belum kita ketahui realisasinya. Belum ada perkembangan konkret yang bisa kita nilai. Ini yang membuat publik pesimis,” ujarnya.
Jahidin mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, insiden penabrakan Jembatan Mahakam terus berulang. Ia bahkan menyebut bahwa dalam catatan lamanya di Komisi I DPRD, sudah terjadi 23 kali tabrakan serupa, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas.
“Beberapa badan hukum atau perusahaan hanya menyanggupi di atas kertas, tapi realisasinya nol besar. Tidak ada perbaikan yang benar-benar dilakukan sebagaimana yang dijanjikan. Kita tidak ingin ini jadi kebiasaan buruk,” tambahnya.
Komisi III, kata Jahidin, akan mendorong agar dalam rapat gabungan selanjutnya bersama mitra kerja, seluruh aspek pertanggungjawaban dan sistem pengawasan ini dibahas secara terbuka dan dicatat dalam dokumen resmi dewan, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi atau rekomendasi baru untuk mencegah kejadian serupa. (Adv/dprdkaltim/yhon)
