Barometerkaltim.id, Kaltim – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kalimantan Timur. Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai mencederai tata kelola pemerintahan di daerah.
Dalam pernyataannya, Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran. Mulai dari manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam pengangkatan jajaran direksi di Perusda, dugaan keberadaan figur “penguasa bayangan” berinisial “H” di lingkup Pemprov, hingga indikasi korupsi dalam renovasi gedung DPRD Kaltim.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua mau diatur, ini sudah sangat meresahkan,” tegas Faisal saat dikonfirmasi, Rabu (23/07/2025).
Ia mengaku prihatin dengan kondisi pemerintahan yang dinilai tidak lagi berjalan berdasarkan aturan, melainkan relasi personal dan kedekatan keluarga.
“Masa ada penguasa yang lebih berkuasa daripada pejabat yang terpilih. Provinsi Kaltim itu menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan kedekatan apalagi karena faktor kekeluargaan. Ini yang kita duga ada praktik nepotisme,” jelasnya.
Faisal juga menekankan bahwa Kalimantan Timur bukanlah milik individu atau kelompok elite tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat.
“Kami lakukan aksi ini agar pemerintah provinsi Kalimantan Timur bebas dari praktik KKN,” tambahnya.
Terkait dugaan manipulasi pajak yang dilakukan PT BKE, Faisal menilai hal tersebut sebagai bentuk kejahatan yang terang-terangan di tengah upaya publik mendorong transparansi dan akuntabilitas.
“Penggelapan dan manipulasi pajak adalah tindakan jahat, apalagi disinyalir perusahaan tersebut dekat dengan penguasa Kaltim,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada proses renovasi gedung DPRD Kaltim. AMAK Kaltim mendesak Kejaksaan Tinggi Kaltim agar memeriksa sumber dana dan pelaksana proyek yang dianggap sarat kejanggalan.
“Selain itu kami minta kepada Kejati Kaltim agar mengusut tuntas renovasi gedung DPRD Kaltim, masa ruangan dewan dibeda-bedakan, ada yang standar, ada pula ruangan yang disulap,” bebernya.
Sebagai bentuk sikap tegas, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025. Aksi akan dilakukan di dua lokasi: Kantor Gubernur Kaltim dan Kejati Kaltim.
“Hari Jumat kita akan lakukan aksi besar-besaran di depan kantor Gubernur Kaltim dan depan kantor Kejati Kaltim, dengan massa sekitar 100 orang,” tutupnya.
Wartawan: Jayus
Editor: RB
