Barometerkaltim.id – DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Sorotan ini muncul dari Anggota Komisi II, Muhammad Husni Fahruddin, yang menilai pembangunan fisik seperti toilet dan pagar sekolah cenderung dilakukan tanpa mempertimbangkan urgensi dan dampaknya terhadap proses belajar-mengajar.
“Kenapa pembangunan WC, pagar, dan sebagainya itu terkesan asal-asalan. Kita ingin arahkan kembali ke orientasi pendidikan yang substansial,” ujar Husni saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi bukan sekadar memenuhi proyek rutin tahunan tanpa analisis kebutuhan yang jelas. Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk mendukung proses belajar-mengajar secara menyeluruh, bukan hanya difokuskan pada pembangunan fisik yang belum tentu mendesak.
“Pendidikan itu bukan cuma soal gedung dan pagar. Lebih penting bagaimana anak-anak punya buku, seragam, alat belajar, dan tidak terbebani biaya-biaya lain yang seharusnya bisa ditanggung oleh negara,” tegasnya.
Husni juga mendorong agar konsep pendidikan gratis di Kalimantan Timur benar-benar diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan yang hanya menggratiskan SPP belum cukup membantu keluarga berpenghasilan rendah jika kebutuhan lain seperti buku, alat tulis, dan pakaian seragam masih harus ditanggung sendiri.
“Kita ingin pendidikan gratis yang benar-benar menyentuh semua lini. Gratis SPP saja tidak cukup. Buku, baju, alat belajar juga perlu difasilitasi,” lanjutnya.
DPRD bersama Gubernur pun telah meminta Dinas Pendidikan Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan program pendidikan. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, DPRD dan Dinas Pendidikan akan menyusun agenda evaluasi dan pemetaan ulang terhadap proyek-proyek pembangunan fisik di sekolah. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengalihan anggaran ke program-program yang lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.
“Kalau kita bicara efisiensi anggaran daerah, maka sektor pendidikan seharusnya jadi prioritas untuk diperbaiki. Jangan sampai uang habis untuk proyek yang tidak terlalu dibutuhkan, sementara anak-anak masih kekurangan fasilitas dasar belajar,” tutup Husni.(Adv/dprdkaltim/yhon)
