Barometerkaltim.id – Menanggapi nihilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi air, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi menegaskan pentingnya upaya lobi tingkat tinggi kepada pemerintah pusat. Menurutnya, sudah waktunya Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah politik yang lebih proaktif dalam memperjuangkan hak daerah atas pemanfaatan sumber daya air.
“Kita ini cuma penonton di rumah sendiri. Semua kekayaan lewat, tapi kita tidak dapat bagian. Ini bukan soal teknis, tapi soal keberpihakan politik dan keberanian untuk memperjuangkan hak daerah,” kata Subandi.
Ia menyarankan agar Pemprov tidak hanya melakukan pendekatan formal melalui forum-forum resmi, tetapi juga memanfaatkan jalur informal untuk menyampaikan aspirasi kepada kementerian hingga presiden. Dengan mayoritas partai pendukung pemerintah pusat juga memiliki kursi di DPR RI, Subandi meyakini jalan lobi bisa ditempuh dengan efektif.
“Kalau pimpinan provinsi sudah satu visi, tinggal instruksikan saja ke partai-partai koalisi. Sekarang semua partai besar kan mendukung pemerintah pusat. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak bisa menyuarakan kepentingan daerah,” tambahnya.
Menurut Subandi, revisi kewenangan pengelolaan moda air sangat penting agar daerah penghasil bisa memperoleh porsi yang layak dari kekayaan yang diangkut melalui wilayahnya. Ia pun menegaskan kesiapan DPRD untuk mengawal dan mengawasi setiap langkah strategis yang dilakukan oleh Pemprov.
“Kita ini bukan hanya regulator, tapi juga representasi rakyat. Tugas kita adalah memastikan bahwa daerah ini mendapatkan haknya, dan masyarakat tidak lagi jadi korban ketimpangan kebijakan pusat-daerah. Saya siap kawal perjuangan ini sampai tuntas,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/yhon)
