Barometerkaltim.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) harus berada di garda terdepan dalam menghadapi siklus alam berupa banjir dan kemarau yang rutin melanda wilayah perbatasan tersebut setiap tahun.
Ekti menyampaikan kondisi Mahulu kini sudah berangsur normal setelah sebelumnya dilanda kekeringan.
“Sekarang kondisinya sudah berjalan normal karena air sudah naik lagi. Di Mahulu memang begitu, kalau musim hujan banjir, kalau musim panas kemarau. Itu siklus yang terjadi setiap tahun,” ungkapnya.
Ekti menekankan, tanggung jawab utama penanganan dampak banjir maupun kemarau berada di pemerintah kabupaten, sebab mereka yang paling dekat dengan masyarakat.
“Sebenarnya yang paling harus menyikapi kondisi ini adalah pemerintah kabupaten. Namanya rumah tangga daerah, tentu menjadi tanggung jawab kepala daerah. Provinsi tentu tetap membantu sesuai kapasitas, terutama sebelum hal-hal yang wajib ditangani kabupaten dan kota,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kesiapan pemerintah kabupaten sangat penting agar masyarakat tidak semakin terbebani. Mulai dari ketersediaan bahan pokok, layanan publik, hingga infrastruktur dasar harus dipastikan tetap berjalan meski terjadi perubahan ekstrem cuaca.
Meski demikian, Ekti juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah menunjukkan kepedulian pada Mahulu.
“Saya melihat perhatian dari Pak Rudi dan Pak Seno untuk Mahulu ini luar biasa. Itu patut diapresiasi,” katanya.
Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi maupun tokoh daerah penting sebagai bentuk komitmen bersama. Namun, langkah konkret harus dimulai dari Pemkab Mahulu agar penanganan lebih efektif.
“Siklus banjir dan kemarau sendiri bukan hal baru bagi masyarakat Mahulu. Warga setempat sudah terbiasa, tetapi tantangan terbesar terletak pada distribusi logistik dan pelayanan dasar,” ungkapnya.
Lanjutnya, Saat kemarau, transportasi sungai sering terhenti dan biaya distribusi darat melonjak. Sementara pada musim hujan, banjir kerap merendam permukiman serta menghambat aktivitas harian.
DPRD Kaltim mendorong Pemkab Mahulu untuk menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang, mulai dari memperkuat ketahanan pangan lokal, memperbaiki akses distribusi, hingga mengembangkan mitigasi bencana berbasis masyarakat.
