Barometerkaltim.id – Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memastikan kebijakan berjalan transparan dan berpihak pada rakyat. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Rahman Agus, dalam sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-1 di Desa Tiong Bu’u, Kecamatan Long Apari, pada Minggu (26/01/2025).
Menurutnya, demokrasi yang sehat menuntut keterlibatan masyarakat, bukan sekadar menyerahkan keputusan kepada para pemimpin.
“Kita ingin masyarakat lebih sadar bahwa demokrasi bukan hanya urusan pemilu, tetapi juga bagaimana mereka berperan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Mengangkat tema Demokrasi di Era Reformasi, Abdul Rahman Agus menekankan bahwa reformasi telah membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk bersuara. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hak demokrasi harus digunakan dengan bijak.
“Kebebasan berpendapat adalah hak semua orang, tetapi harus tetap bertanggung jawab. Jangan sampai demokrasi malah disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemerintahan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya kebijakan.
“Masyarakat harus aktif bertanya dan mencari tahu. Jika ada kebijakan yang dirasa kurang jelas, pemerintah wajib memberikan penjelasan,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Rahman Agus mengingatkan bahaya penyebaran hoaks yang bisa merusak kepercayaan terhadap sistem demokrasi.
“Saat ini banyak informasi yang beredar cepat, tetapi tidak semuanya benar. Masyarakat harus lebih selektif dalam menyaring berita agar tidak terjebak dalam informasi yang salah,” ujarnya.
Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir. Abdul Rahman Agus pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi serupa di berbagai daerah guna memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi.
“Kalau rakyat makin paham hak dan kewajibannya, demokrasi kita akan semakin sehat. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya.
Wartawan: Jasman
Editor: Intan
