Barometerkaltim.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesulitan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam memperoleh lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Balikpapan.
Kondisi ini menyebabkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terpaksa melanjutkan pendidikan di luar kota atau memilih sekolah swasta.
“Setiap tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Balikpapan menjadi masalah yang terus berulang,” ungkap Sigit, Jum’at (8/11/2024).
Dia membandingkan dengan Samarinda yang memiliki lebih banyak SMU dan SMK, sehingga lebih mampu menampung siswa lulusan SMP dengan baik.
“Samarinda meskipun populasinya besar, namun jumlah sekolahnya pun mencukupi. Sementara itu, di Balikpapan, jumlah siswa SMP terus meningkat, tapi daya tampung sekolah sangat terbatas,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Sigit menekankan pentingnya percepatan pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Proyek ini sempat terhambat karena kendala dalam penyerahan lahan dari pemerintah kota, meskipun anggaran untuk pembangunan telah disiapkan.
Kini, proses penyerahan lahan telah selesai, dan Sigit berharap pembangunan dapat segera dimulai.
“Kami ingin SMK 7 segera dibangun agar dapat menampung lebih banyak siswa,” tegasnya.
Selain itu, Sigit juga menyoroti perlunya penambahan sekolah tingkat SMU di Balikpapan. Dengan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat, kebutuhan akan fasilitas pendidikan di tingkat atas menjadi semakin mendesak.
Namun, menurutnya, hambatan utama dalam pembangunan sekolah baru adalah keterbatasan lahan. Salah satu lokasi yang diusulkan adalah kawasan Puskib, meskipun lokasi ini memerlukan kajian lebih lanjut terkait status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya.
Puskib merupakan aset pemerintah yang pengelolaannya telah dialihkan ke PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim.
“Kita perlu koordinasi dengan PT KMBS untuk memastikan apakah lokasi tersebut bisa digunakan untuk pembangunan sekolah,” katanya.
“Meskipun anggaran tersedia, harga tanah sudah sangat mahal dan jauh di luar estimasi harga yang semestinya. Ini menambah kompleksitas masalah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai di Balikpapan,” tandasnya.
