Barometerkaltim.id, Kaltim – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyoroti polemik pengadaan mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp8,6 miliar. Hal itu disampaikannya saat acara buka puasa bersama jurnalis di Kantor DPW-PKB Kaltim, Selasa (02/03/2026).
Dalam pernyataannya, Yenni menegaskan bahwa setiap kebijakan penggunaan anggaran daerah harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Anggaran daerah itu uang rakyat. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan jelas manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pengadaan mobil dinas dengan nilai miliaran rupiah perlu dijelaskan secara transparan, terlebih di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi warga Kalimantan Timur.
“Di saat masih ada persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, dan kebutuhan masyarakat lainnya, maka kebijakan seperti ini wajar kalau dipertanyakan publik,” katanya.
Yenni juga menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Seno, yang disebut memiliki itikad untuk mengembalikan anggaran pengadaan tersebut. Namun, ia meminta agar mekanisme pengembalian dijelaskan secara terbuka.
“Kita dengar ada komitmen untuk mengembalikan. Tapi bagaimana mekanismenya, Apakah memungkinkan secara aturan, Itu harus disampaikan secara transparan supaya tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.
“Kami di DPRD tentu akan menjalankan fungsi kontrol. Kalau kebijakan itu memang tidak berpihak kepada rakyat, maka kami wajib mengkritisi. Tapi kalau memang ada perbaikan dan keberpihakan kepada masyarakat, tentu akan kami dukung,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan publik dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak diberi penjelasan. Keterbukaan itu penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Yenni.
