Barometerkaltim.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan hampir Rp300 miliar untuk pembangunan jalan dan bandara pada 2025.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai pembangunan fisik saja tidak cukup untuk menjawab persoalan masyarakat, terutama terkait distribusi kebutuhan pokok di pedalaman.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan anggaran tersebut terdiri dari sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan jalan dan lebih dari Rp40 miliar untuk bandara.
Program itu, kata dia, juga telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah dan akan kembali dibahas pada APBD Murni 2026.
“Tahun 2025 anggarannya kurang lebih hampir Rp300 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 miliar untuk jalan dan lebih dari Rp40 miliar untuk bandara. Total pagunya memang hampir Rp300 miliar karena melalui proses tender dan sebagainya,” ungkap Ekti.
Meski mengapresiasi komitmen pembangunan, Ekti menyoroti lemahnya distribusi bahan pokok di wilayah hulu Mahakam Ulu. Ia mencontohkan ketika musim kemarau, transportasi sungai tidak bisa digunakan, sehingga jalur darat menjadi satu-satunya pilihan. Kondisi ini membuat ongkos angkutan melonjak dan harga kebutuhan pokok, seperti beras dan LPG, semakin mahal serta sulit didapat.
“Wilayah Long Apari dan Long Pahangai kemarin sempat terkendala distribusi beras dan LPG. Kalau sungai surut, angkutan harus lewat darat dengan biaya jauh lebih mahal. Akibatnya harga kebutuhan pokok di sana melonjak dan langka,” jelasnya.
Ekti menekankan, tanggung jawab mengatasi persoalan tersebut berada di pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat. Mahakam Ulu terdiri atas lima kecamatan dengan sekitar 50 kampung, sehingga koordinasi dan perhatian serius sangat dibutuhkan.
“Mahakam Ulu itu hanya punya sekitar 50 kampung dengan lima kecamatan. Yang paling hulu adalah Long Apari dan Long Pahangai. Saya tahu betul kondisi di sana, tetapi tanggung jawab utama tetap berada di tangan bupati dan DPRD setempat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan dan bandara memang penting sebagai penghubung antardaerah, tetapi manfaatnya tidak akan maksimal tanpa strategi distribusi logistik yang efisien.
DPRD Kaltim mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta untuk membuka jalur distribusi alternatif yang lebih murah.
“Kalau distribusi kebutuhan pokok bisa dijamin, barulah pembangunan infrastruktur benar-benar terasa manfaatnya. Tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke pedalaman,” kata Ekti.
Dengan anggaran besar yang telah disiapkan, DPRD berharap kesejahteraan masyarakat bisa meningkat merata.
“Namun, distribusi pangan tetap harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya tampak dari sisi fisik, melainkan juga dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terpencil,” tandasnya.
