Barometerkaltim.id – Rencana pembangunan pasar induk di Kilometer 5, Graha Indah, Balikpapan Utara, mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai proyek tersebut penting untuk memperbaiki sistem distribusi pangan sekaligus mengurai kemacetan, namun ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai jika ada koordinasi erat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Koordinasi itu yang menjadi kunci. Kalau kota dan provinsi sejalan, maka perencanaan bisa berjalan tepat waktu dan hasilnya sesuai harapan,” tegas Sabaruddin.
Menurutnya, pembangunan pasar induk bukan hanya proyek infrastruktur biasa, melainkan kebutuhan dasar bagi Balikpapan yang menjadi pintu gerbang Kaltim. Meski demikian, persoalan pendanaan harus dipastikan sejak awal, apakah proyek ini murni dari APBD Balikpapan atau memerlukan dukungan Bantuan Keuangan (Benkeu) provinsi, hal itu perlu diputuskan melalui komunikasi resmi.
“Kalau anggaran dari Balikpapan sendiri tentu kami apresiasi. Tapi kalau berharap pada Benkeu provinsi, harus ada pembahasan bersama,” jelasnya.
Sabaruddin juga mendorong semua legislator Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan ikut mengawal proyek ini.
Menurutnya, kekompakan wakil rakyat Balikpapan menjadi penentu agar pasar induk bisa masuk dalam prioritas pembangunan provinsi.
“Kami berharap sepuluh wakil Balikpapan di DPRD Kaltim bersama-sama mengusulkan anggaran. Ini bukan sekadar program, tapi kebutuhan mendasar untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Pasar induk yang direncanakan di kawasan Kilometer 5 nantinya diproyeksikan menggantikan peran Pasar Pandansari sebagai pusat bongkar muat.
Dengan begitu, kendaraan besar tidak lagi harus masuk ke jantung kota, sehingga potensi kemacetan bisa ditekan. Selain fasilitas jual-beli, pasar induk juga akan dilengkapi pergudangan yang berfungsi menyimpan komoditas pangan strategis demi menjaga ketahanan pasokan.
“Melalui pembangunan ini, pemerintah menargetkan terciptanya sistem distribusi pangan yang lebih efisien, lancar, dan aman, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi warga,” tuturnya.
Proyek ini juga dipandang mampu memperkuat posisi Balikpapan sebagai pusat perdagangan sekaligus gerbang utama ekonomi Kaltim.
Sabaruddin menegaskan bahwa pasar induk tidak boleh berhenti sebagai rencana di atas kertas. “Kalau semua pihak, baik pemerintah kota maupun provinsi, duduk bersama sejak awal, maka proyek ini bisa berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
