Barometerkaltim.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Meski secara umum Kaltim berada pada posisi cukup baik dibanding daerah lain, namun temuan masih adanya belasan ribu warga di Berau yang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyatakan bahwa data terbaru tentang 12,3 ribu warga miskin di Berau menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera diatasi. Menurutnya, pembangunan harus selalu diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi namun belum tergarap optimal.
“Ya memang tujuan dari pembangunan itu kan seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Itu sebabnya RPJMD kita juga difokuskan ke sana, ke peningkatan kualitas SDM,” ucapnya, belum lama ini.
Ia menekankan bahwa program-program pengentasan kemiskinan harus berbasis pada data yang akurat serta menyasar kelompok rentan secara langsung. Menurutnya, intervensi pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi juga harus menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kita ingin punya daya saing, supaya masyarakat kita bisa setara bahkan bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Apalagi ke depan, dengan hadirnya IKN, peluang kerja akan semakin besar dan itu harus bisa diisi oleh warga Kaltim sendiri,” tambahnya.
Syarifatul juga menilai bahwa salah satu kunci keluar dari kemiskinan adalah peningkatan akses pendidikan. Ia menyambut baik program pendidikan gratis yang mulai diterapkan di Kaltim, dan berharap hal itu benar-benar dimanfaatkan untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural.
“Selama ini lulusan kita sebagian besar masih di jenjang SMP dan SMA. Dengan program pendidikan gratis sampai S1, bahkan ke S2 dan S3, kita berharap generasi Kaltim bisa lebih berpendidikan dan lebih berdaya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengurangan angka kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat sendiri, agar pembangunan benar-benar merata hingga ke pelosok.
“Pemerintah harus hadir sampai ke lapisan paling bawah. Kalau masih ada belasan ribu warga yang hidup miskin, itu artinya masih ada yang tertinggal. Dan di sinilah pentingnya kita bekerja bersama,” pungkasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
