Tenaga Dokter Tak Tersentuh di Maratua, Warga Hanya Bisa Menunggu

Foto: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya'diah.(Barometerkaltim.id/Yhon)

Barometerkaltim.idMinimnya tenaga dokter di Puskesmas Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, menjadi gambaran nyata dalam kesenjangan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Hingga hari ini, masyarakat di kawasan perbatasan itu masih belum tersentuh layanan medis yang layak karena kekosongan tenaga dokter.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah harus lebih serius dalam memperhatikan penempatan tenaga medis, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau. Menurutnya, solusi jangka panjang harus mencakup kebijakan afirmatif bagi tenaga medis dari daerah asal.

“Sampai sekarang, bahkan di Puskesmas Maratua itu tidak ada dokternya. Kita harap ada nanti dokter atau spesialis dari Kecamatan Maratua sendiri, jadi mereka bisa mengabdi di daerahnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak tenaga kesehatan enggan ditempatkan di wilayah pesisir atau pedalaman karena alasan keterbatasan fasilitas dan jarak tempuh. Karena itu, strategi penugasan dan pembinaan harus lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis daerah-daerah seperti Maratua.

“Soalnya banyak orang itu merasa nggak kelasan kalau ditaruh di daerah pendalaman atau di pesisir yang terisolasi. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tambahnya.

Menurutnya, komitmen untuk meratakan layanan kesehatan harus dibarengi dengan pendekatan yang memahami kultur dan realitas lokal. Salah satunya dengan membuka peluang pendidikan kedokteran berbasis daerah agar anak-anak lokal bisa kembali mengabdi.

“Kalau dokter berasal dari daerahnya sendiri, mereka pasti lebih punya ikatan dan tanggung jawab. Ini yang harus dipikirkan pemerintah kalau mau serius memperbaiki layanan kesehatan di perbatasan,” tegasnya.

Ketiadaan dokter di wilayah perbatasan seperti Maratua bukan sekadar soal kekurangan tenaga medis, tetapi juga cerminan minimnya insentif dan perhatian negara terhadap wilayah pinggiran. DPRD Kaltim mendesak agar permasalahan ini dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kesehatan ke depan.(Adv/dprdkaltim/yhon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *