Barometerkaltim.id, Kaltim — Isu kredit macet raksasa senilai Rp235 miliar di Bankaltimtara tak lagi sekadar desas-desus. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Barisan Mahasiswa Merdeka (KBMM) Samarinda turun langsung “menggedor” Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menuntut satu hal: keberanian.
Meski hanya belasan orang, suara mereka tajam menyasar dugaan kredit bermasalah yang menyeret PT Hasamin Bahar Lines (HBL) dan dikaitkan dengan lingkaran elite kekuasaan daerah.
Aksi ini bukan basa-basi. Mahasiswa secara terang-terangan menuding ada yang tidak beres dalam pengelolaan kredit di bank milik daerah tersebut. Nilainya yang mencapai ratusan miliar rupiah dinilai mustahil bermasalah tanpa adanya “permainan” di dalam.
Koordinator lapangan, Guntur, tanpa tedeng aling-aling menyebut kasus ini berpotensi menjadi skandal besar.
“Ini bukan kredit macet biasa. Angkanya terlalu besar. Kalau sampai terjadi, publik berhak curiga ada apa di baliknya?” tegasnya, Jumat (10/4/2026).
Ia juga menyinggung isu yang beredar luas, yang mengarah pada dugaan keterlibatan elite politik. Menurutnya, jika benar ada relasi antara kekuasaan dan kredit jumbo tersebut, maka ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan potensi penyalahgunaan pengaruh.Yang paling disorot, justru sikap Kejati Kaltim yang dinilai “adem ayem”. Di tengah isu sebesar ini, aparat penegak hukum dianggap belum menunjukkan taringnya.
“Jangan sampai Kejati hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” sindir Guntur, memancing tepuk tangan peserta aksi.
Mahasiswa pun menuntut pemanggilan seluruh pihak terkait, mulai dari manajemen Bankaltimtara hingga jajaran PT HBL. Mereka menegaskan, kasus sebesar ini tidak boleh diselesaikan secara diam-diam.
Namun respons Kejati Kaltim justru terkesan normatif. Kasi Penkum Toni Yuswanto menyebut belum ada laporan resmi yang masuk.
“Kami belum menerima laporan. Kalau ada, pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya singkat.Pernyataan ini malah memicu kritik baru. Bagi mahasiswa, menunggu laporan dalam kasus bernilai ratusan miliar rupiah dinilai sebagai alasan klasik yang justru memperlihatkan minimnya inisiatif penegakan hukum.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang namanya ikut terseret, langsung membantah keras. Ia menegaskan tidak memiliki kaitan apa pun dengan kredit tersebut maupun perusahaan yang disebut.
“Saya tidak punya kredit. Saya juga tidak ada di perusahaan itu. Jangan dikait-kaitkan,” tegasnya.
Hamas bahkan menilai dirinya bukan pihak yang harus menjelaskan isu tersebut, dan menyarankan agar pertanyaan diarahkan ke pihak bank.
“Yang harus jawab itu BPD, bukan saya,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya pengawasan ketat dari lembaga seperti OJK dan BPK, yang menurutnya membuat dugaan pelanggaran besar terasa tidak masuk akal.Namun bagi mahasiswa, bantahan saja tidak cukup. Mereka menilai publik butuh transparansi, bukan sekadar klarifikasi sepihak.
Kini, tekanan terus menguat. Isu ini tidak lagi sekadar soal kredit macet, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan penegakan hukum.
“Pertanyaannya kami, satu saja. Apakah kasus ini akan dibongkar sampai ke akar, atau kembali “hilang arah” ketika mulai menyentuh lingkaran kekuasaan?,” tutup Guntur.
