Barometerkaltim.id – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, dengan tegas membantah tuduhan yang menyebut bahwa anggaran beasiswa dikurangi demi keuntungan dari proyek tertentu. Menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah, Hasanuddin menekankan bahwa proses penganggaran di pemerintahan dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Proses penganggaran di DPRD berjalan melalui mekanisme yang jelas. Tuduhan adanya aliran keuntungan fisik sebesar 10 persen yang dikaitkan dengan DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak berdasar,” tegas Hasanuddin.
Sebagai politisi Partai Golkar yang mewakili Dapil Kota Balikpapan, ia menjelaskan bahwa peran DPRD hanya sebatas mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat, sedangkan eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. “Beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan setelah anggaran disahkan, eksekutif memiliki wewenang penuh,” jelasnya.
Terkait isu keuntungan dari proyek pokok pikiran (pokir) yang disebut melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan agar tuduhan tersebut dikonfirmasi langsung ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim. “Sekda, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, adalah pihak yang paling tepat untuk memberikan keterangan,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar bisa berdampak pada citra institusi pemerintah dan dapat memiliki konsekuensi hukum. Ia mengajak masyarakat untuk kritis dan tidak mudah termakan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan anggaran di pemerintahan sangat transparan. Setelah disahkan oleh DPRD, anggaran berada di tangan eksekutif. Dugaan bahwa DPRD terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah kesalahpahaman,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk proyek pokir yang muncul dari hasil reses anggota dewan.
“Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung, tetapi pelaksanaannya sepenuhnya diatur oleh eksekutif. Tuduhan bahwa DPRD ikut dalam pelaksanaan anggaran adalah keliru,” tutup Hasanuddin.
