Barometerkaltim.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang), di Kampung Datah Bilang Ulu, Kecamatan long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Jumat (10/11/2023) sore hari sampai selesai.
Saat diberikan sambutan dalam acara tersebut, Ekti mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi anggota legislatif di Kaltim.
“Sesuai amanat Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditugasi untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa materi tentang wawasan kebangsaan dan Implementasi Empat Konsensus Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat akan disampaikan oleh kedua narasumber nantinya.
“Nanti ada sesi penyampaian materi oleh narasumber, maka untuk lebih jelas tentang wawasan kebangsaan, mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, karena para narasumber kita tentunya sangat paham tentang kebangsaan,” jelasnya.
Pun, dirinya menegaskan, pada dasarnya, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi muatan wawasan kebangsaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah berasaskan wawasan kebangsaan.
“sasaran yang diharapkan dari kegiatan Sosbang ini yakni masyarakat mengenal dan mengetahui empat Konsensus Kebangsaan, pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 sebagai konstitusi bernegara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara serta membentuk karakter nasionalisme dan kebangsaan,” harapnya.
“Pengetahuan dan pengamalan empat konsensus kebangsaan ini tidak hanya dilakukan dan dipahami oleh masyarakat, tetapi juga harus dipahami dan diresapi oleh pejabat publik yang mengelola pemerintahan, agar dalam setiap aktifitasnya memiliki kecintaan terhadap negara dan nusantara sehingga perbuatan negatif yang merugikan bangsa dan negara dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Wartawan: Tim Redaksi
Editor: Admin
