Barometerkaltim.id – Program perhutanan sosial yang dijalankan di Kalimantan Timur dinilai masih belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa banyak kelompok tani hutan belum mampu mengoptimalkan izin kelola yang diberikan.
Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada penerbitan izin, tetapi harus aktif memberikan pelatihan, bantuan sarana, dan akses pasar.
“Kita sudah beri izin, tapi kalau tidak didampingi, hasilnya tidak maksimal. Banyak kelompok belum paham teknis pengelolaan hutan lestari,” kata Husni, belum lama ini.
Menurutnya, perhutanan sosial bisa menjadi instrumen penting untuk mengurangi konflik lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kelestarian lingkungan jika dijalankan secara serius dan berkelanjutan. Namun sayangnya, dukungan infrastruktur dan pendanaan masih terbatas.
“Kelompok tani hutan butuh modal, butuh akses alat dan jaringan pemasaran. Kalau hanya diberi SK, mereka tetap kesulitan,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa dengan sebutan Ayub, juga mengingatkan bahwa tanpa pendampingan yang berkelanjutan, banyak izin akan tidur dan tidak termanfaatkan.
“Dinas terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program perhutanan sosial, termasuk mengidentifikasi kelompok yang berhasil dan yang gagal, lalu menjadikan itu sebagai dasar penyusunan program pendampingan yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
