Barometerkaltim.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesiapan pemuda Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyambut bonus demografi nasional. Menurutnya, tanpa strategi yang matang, peluang besar ini justru bisa dinikmati oleh pihak luar, sementara pemuda lokal hanya menjadi penonton.
Ia menegaskan bahwa bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk Indonesia berada di usia produktif hanya akan membawa keuntungan jika daerah-daerah seperti Kaltim menyiapkan generasi mudanya secara sistematis. Namun sayangnya, ia menilai belum ada arah kebijakan yang jelas untuk menyiapkan itu.
“Saya khawatir bonus demografi nanti, yang katanya mencapai 68 sampai 69 persen di tahun 2030, bukan akan diisi oleh anak-anak putra Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Fuad menjelaskan bahwa tanpa dukungan kebijakan berbasis potensi lokal dan pembinaan berkelanjutan, pemuda Kaltim akan kalah bersaing dengan SDM dari luar daerah. Ia menganggap ancaman ini nyata, terutama di wilayah yang belum memiliki program khusus pengembangan SDM lokal.
“Kalau tidak dilakukan dari sekarang, kita hanya akan menyaksikan orang luar yang memetik hasilnya. Pemuda kita bisa tertinggal karena tidak disiapkan sejak awal,” katanya.
Ia pun menyarankan agar isu bonus demografi tidak hanya dibicarakan dalam konteks nasional, tetapi juga dipetakan secara spesifik di tingkat daerah. Pemerintah daerah harus segera menyusun peta jalan untuk memanfaatkan momentum demografi agar benar-benar memberikan keuntungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Fuad menyoroti minimnya sinergi antara lembaga kepemudaan dan pemerintah daerah dalam merancang strategi menyambut era produktivitas nasional. Ia berharap organisasi kepemudaan bisa mengambil peran lebih aktif, tidak hanya mengandalkan anggaran tapi juga menginisiasi gerakan pembangunan kapasitas pemuda.
Ia juga mengingatkan bahwa bonus demografi bukanlah janji otomatis kemajuan, melainkan peluang yang hanya akan nyata jika dipersiapkan secara serius. Tanpa itu, potensi besar bisa berubah menjadi beban sosial bagi daerah.(Adv/dprdkaltim/yhon)
