Barometerkaltim.id – Penyaluran beasiswa di Provinsi Kalimantan Timur mendapat sorotan serius dari Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, yang mendesak perbaikan mekanisme seleksi dan pengawasan agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Menurutnya, beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi juga alat strategis untuk mempersiapkan generasi berkualitas yang akan memimpin pembangunan di masa depan.
“Beasiswa ini harus menjadi investasi yang benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Karena itu, seleksi dan distribusinya harus jauh lebih transparan,” ujar Salehuddin, Selasa (12/11/2024).
Salehuddin menyoroti permasalahan umum dalam penyaluran beasiswa, seperti kurangnya keterbukaan informasi dan ketidaksesuaian penerima dengan kriteria.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa pelamar yang layak justru belum mendapatkan kesempatan, sementara penerima yang tidak memenuhi kriteria sering lolos seleksi.
“Masih banyak masyarakat yang merasa proses seleksi kurang adil. Untuk itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan publik, agar masyarakat dapat memastikan bantuan ini tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salehuddin mengusulkan agar setiap tahapan seleksi, mulai dari kriteria hingga hasil akhir, diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah.
Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.
“Jika seluruh prosesnya transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat, kita bisa meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai. Ini penting untuk menjaga kredibilitas program beasiswa,” tambahnya.
Selain transparansi, ia juga menekankan pentingnya selektivitas yang lebih ketat. Menurutnya, beasiswa seharusnya diprioritaskan bagi individu yang tidak hanya membutuhkan dukungan finansial, tetapi juga memiliki rekam jejak akademis yang baik dan tekad untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Program ini harus benar-benar memberikan peluang bagi mereka yang memiliki potensi besar. Jangan hanya fokus pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga kualitas penerima agar beasiswa ini memiliki dampak jangka panjang,” ungkapnya.
Untuk memastikan efektivitas program, Salehuddin mendorong pemerintah melakukan evaluasi rutin terhadap penerima beasiswa, termasuk meninjau perkembangan akademik mereka.
Ia juga menyarankan agar sanksi tegas diberikan kepada penerima yang tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik.
“Evaluasi berkala itu penting. Jika ada yang tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah harus berani mencabut hak tersebut dan memberikannya kepada yang lebih layak,” ujarnya.
Menurut Salehuddin, dengan reformasi penyaluran beasiswa yang lebih selektif dan transparan, program ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.
Ia optimistis bahwa lulusan penerima beasiswa yang terkelola dengan baik akan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah.
“Ini adalah investasi masa depan. Jika dikelola dengan benar, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang, ketika kita memiliki generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan pembangunan,” pungkasnya.
Melalui langkah-langkah ini, DPRD Kaltim berharap penyaluran beasiswa dapat menjadi lebih tepat guna, mendukung visi pemerintah provinsi dalam membangun sumber daya manusia berkualitas untuk menghadapi persaingan global.
