Barometerkaltim.id – DPRD Kalimantan Timur mendorong agar pengelolaan perairan, khususnya Sungai Mahakam, bisa kembali berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, sebagai respon terhadap pengelolaan jalur air oleh pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Menurut Firnadi, ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa pengelolaan oleh pusat belum optimal, seperti kelalaian dalam pelaksanaan operasional perairan serta minimnya kontribusi pendapatan bagi daerah.
“Itu menyebabkan kita sebenarnya harus lebih perhatian untuk mendapatkan peluang ini,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, meskipun saat ini pengelolaan perairan dilakukan oleh pusat, tidak ada salahnya jika pemerintah daerah menyampaikan keinginan untuk mengambil alih wewenang tersebut.
“Terkait dengan pengelolaan ini, kita mampu. Kita pun tentu bisa memenuhi apa yang menjadi syarat pusat kalau itu terkait bagi hasil atau setoran,” katanya.
Firnadi menyebutkan bahwa DPRD telah beberapa kali membahas isu ini, baik melalui rapat komisi maupun komunikasi pimpinan DPRD dengan pemerintah pusat. Bahkan, sudah mulai dibahas rencana regulasi seperti Perda tentang pemanfaatan alur sungai sebagai dasar hukum untuk memperkuat langkah pengambilalihan pengelolaan tersebut.
“Intinya, kita punya kapasitas untuk mengelola perairan secara mandiri dan profesional. Apalagi potensi pendapatan dari jalur air seperti Sungai Mahakam cukup besar jika dikelola secara optimal oleh daerah,” tutupnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
