Barometerkaltim.id – Pulau Kakaban di Kabupaten Berau menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur karena potensi ekologisnya yang tinggi. Belakangan, muncul wacana pengelolaan pulau tersebut untuk konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, DPRD Kaltim menilai pengelolaan harus melibatkan masyarakat lokal agar manfaatnya tidak hanya berdampak lingkungan, tetapi juga sosial.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyatakan bahwa langkah konservasi Pulau Kakaban perlu mendapat dukungan, namun pengelolaan yang tepat harus tetap memprioritaskan kearifan lokal dan partisipasi warga Berau. Ia menilai konservasi itu penting, tetapi keberlanjutan sosial juga tidak bisa dikesampingkan.
“Kalau tujuannya untuk pengamanan pulau dan konservasi, dari manapun asal usulnya tidak masalah. Tapi kami ingatkan, pengelolaan seperti ini tetap harus melibatkan warga lokal karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” kata Syarifatul.
Ia menambahkan bahwa Pulau Kakaban bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ekosistem unik yang harus dijaga ketat. Apalagi, habitat ubur-ubur tak menyengat di sana termasuk langka di dunia. Sempat terjadi gangguan ekosistem karena aktivitas manusia, yang menunjukkan pentingnya pengaturan konservasi secara serius.
“Ubur-ubur di sana itu sangat langka, bahkan pernah sempat menghilang. Padahal itu spesies yang jadi ikon internasional. Harus dilindungi, dan warga Berau mestinya jadi garda depan pelestariannya,” ujar politisi perempuan tersebut.
Konservasi juga membawa konsekuensi anggaran. Syarifatul menyebutkan, kalau pengelolaan berada di tingkat provinsi, maka pembiayaannya tak lagi menjadi beban kabupaten. Namun ia menekankan agar program konservasi tetap memperhatikan keberlanjutan dan tidak menyingkirkan warga sekitar.
“Jangan sampai konservasi ini malah menyulitkan warga lokal. Sebaiknya ada sinergi, kalau ada kegiatan di sana, tetap libatkan masyarakat Berau. Mereka punya pengalaman dan kepedulian langsung terhadap Kakaban,” ucapnya.
Ia berharap, dalam waktu ke depan, ada sosialisasi lebih luas tentang rencana konservasi dan partisipasi warga terus diakomodasi. DPRD Kaltim juga akan mengawal agar program ini tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga memberi manfaat nyata di lapangan.(Adv/dprdkaltim/yhon)
