Barometerkaltim.id – Sebagai pusat aktivitas dengan banyak tanggung jawab pembangunan, Kota Samarinda terus berupaya menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan sektor UMKM. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran, yang menuntut dukungan lebih kuat dari pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda belum cukup untuk mendanai program-program prioritas yang menjadi bagian dari visi besar Wali Kota Samarinda.
Ia menyebutkan, pengentasan banjir, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan UMKM adalah sejumlah sasaran utama yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
“Dari dapil saya di Samarinda, kita semua memahami bahwa salah satu visi besar Pemkot Samarinda adalah menanggulangi masalah banjir, memperbaiki infrastruktur, serta mendukung UMKM,” ujarnya, Jum’at (25/10/2024).
Lebih lanjut, Subandi menekankan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan berbagai program tersebut sangat besar, sementara APBD Samarinda masih jauh dari cukup.
Ia melanjutkan, “APBD Kota Samarinda masih terbatas untuk memenuhi visi dan misi Wali Kota sepenuhnya. Sebagai wakil rakyat dari dapil Samarinda, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong agar Samarinda mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah provinsi.”
Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya peran Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi, yang menjadi pusat pemerintahan dengan keberadaan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi di Karang Paci. Kondisi ini, menurutnya, semestinya mendatangkan perhatian lebih dalam hal alokasi anggaran.
“Kita harus ingat bahwa Samarinda adalah ibu kota provinsi. Kantor Gubernur serta Gedung DPRD provinsi Karang Paci ada di sini,” tukasnya.
“Jika masalah banjir belum terselesaikan, infrastruktur masih belum memadai, dan fasilitas publik seperti penerangan masih kurang, tentu kita merasa malu, apalagi sekarang Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai ibu kota negara. Oleh karena itu, memperjuangkan alokasi anggaran provinsi untuk Samarinda adalah hal yang sangat penting,” tutupnya.
