Barometerkaltim.id – Setelah melalui pembahasan maraton selama tiga hari, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengungkapkan fokus pembahasan kali ini adalah menelaah program-program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih bisa dioptimalkan melalui efisiensi.
Namun ia menegaskan, hasil diskusi baru menyangkut KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
“Tanpa adanya surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan, tidak ada dasar pemotongan anggaran. Kami sudah bahas detail selama tiga hari, dan Senin mendatang akan dibawa ke paripurna untuk menentukan apakah langsung ditandatangani atau perlu diperpanjang waktunya,” jelas Hamas.
Meski angka dalam rancangan APBD-P 2025 masih bisa berubah mengikuti koreksi dari pihak eksekutif, Hamas optimistis pembahasan bisa selesai sesuai jadwal.
“Waktu kita memang mepet, jadi yang realistis saat ini adalah memutuskan dulu untuk APBD Perubahan 2025. Sementara APBD Murni 2026 akan menunggu kepastian dari pusat,” tambahnya.
Ia menuturkan, kepastian itu sangat bergantung pada kebijakan terbaru pemerintah pusat. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, terdapat rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen. Jika benar diterapkan, dampaknya akan dirasakan seluruh daerah, termasuk Kaltim.
“Proyeksi APBD 2026 sebenarnya bisa mencapai Rp21 triliun. Tapi kalau DBH terpangkas, potensi berkurang sampai Rp5 triliun. Jadi, kita harus menunggu kepastian final agar pembahasan lebih jelas dan terukur,” pungkasnya.
