Barometerkaltim.id – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandi, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Samarinda membutuhkan sinergi lintas pemerintah, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga pusat. Menurutnya, kolaborasi semua pihak jauh lebih penting dibandingkan saling menyalahkan.
“Normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, itu butuh proses dan anggaran yang besar. Jadi kita enggak bisa hanya menuding Pemkot atau Pemprov saja. Semua punya peran dan tanggung jawab,” ujar Agus saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menyebut banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu seharusnya menjadi bahan refleksi bersama, bukan dijadikan alasan untuk saling melempar kesalahan. Agus menjelaskan, bila genangan air surut dalam waktu dua hingga tiga jam, hal tersebut masih dapat dimaklumi sebagai dampak dari curah hujan ekstrem. Namun jika banjir berlangsung lama, itu menandakan adanya persoalan struktural yang harus ditangani secara serius.
“Kalau banjir cepat surut, itu bisa dimaklumi karena hujan deras. Tapi kalau air bertahan lama, berarti ada masalah yang lebih dalam dan harus ditangani dari hulunya,” tambahnya.
Agus juga menyoroti pentingnya penanganan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wilayah dengan kewenangan gabungan dari pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan pada salah satu level pemerintahan.
“Pemkot Samarinda butuh bantuan dari provinsi dan pusat. Jangan sampai kita di DPRD atau di level pemerintah justru saling tuding tapi tidak ikut turun membantu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah membangun koordinasi. Ia meminta agar Gubernur, Wali Kota, hingga kementerian terkait bisa duduk bersama dan mencari solusi konkret.
“Gubernur, wali kota, sampai kementerian harus duduk bersama. Kalau semua ingin menyalahkan saja, ya kita tidak akan pernah selesai dengan masalah banjir ini,” pungkasnya.(Adv/dprdkaltim/yhon)
